TVTOGEL — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa anggaran milik pemerintah daerah (Pemda) selalu terserap habis setiap tahun. Pernyataan ini ia sampaikan untuk menanggapi isu dana daerah yang disebut masih mengendap di bank.
“Selama 13 tahun saya di Badan Anggaran, saya belum pernah melihat anggaran pemerintah daerah yang tidak habis. Semuanya pasti terserap,” ujar Said di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, dana yang masih tercatat di perbankan bukan berarti tak digunakan, melainkan bagian dari proses pelaksanaan program yang masih berjalan atau belum jatuh tempo.
“Kalau sekarang ada uang yang masih nongkrong di bank, itu bagian dari siklus program—ada yang sedang, sudah, atau akan dijalankan. Tapi ujungnya, pasti habis,” jelasnya.
Pemda Tak Punya Ruang Menyimpan Anggaran
Said menegaskan tidak masuk akal jika pemerintah daerah sengaja menahan dana anggaran. Ia bahkan menyebut beberapa daerah justru kerap menghadapi defisit atau kekurangan anggaran di akhir tahun.
“Banyak daerah yang justru minus anggaran dan membutuhkan tambahan dana. Jadi tidak mungkin mereka menahan uang di bank. Itu tidak logis,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menkeu Minta Maaf soal Isu Dana Daerah Mengendap
Pernyataan Said muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya mengenai dana daerah yang disebut masih “mengendap” di perbankan.
Dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya menjelaskan bahwa maksud ucapannya bukan untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan mendorong agar mereka mempercepat serapan anggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya tidak bermaksud menyalahkan daerah. Justru saya ingin agar anggaran segera dibelanjakan supaya ekonomi bergerak sejalan dengan kebijakan pusat. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Purbaya.
Dorongan untuk Percepat Penyerapan Anggaran
Meski telah meminta maaf, Purbaya tetap menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran baik oleh pemda maupun kementerian/lembaga (K/L). Ia menilai percepatan belanja pemerintah dapat memperkuat daya dorong ekonomi nasional dan mendukung realisasi program pembangunan.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar percepatan penyerapan tidak mengorbankan kualitas dan integritas dalam pelaksanaan proyek daerah.
“Yang penting bukan hanya cepat, tapi juga benar. Habisin uangnya, tapi kerja dengan benar,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya menyebut pihaknya aktif melakukan kunjungan ke berbagai K/L untuk memastikan realisasi belanja negara berjalan sesuai rencana.
Kinerja Serapan Anggaran Jadi Sorotan
Isu tentang anggaran pemerintah daerah yang mengendap memang sering menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja keuangan nasional. Pemerintah pusat menilai percepatan belanja daerah menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Namun, dari sisi DPR, Said menilai tudingan bahwa daerah sengaja menahan anggaran tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa sistem penganggaran daerah sudah dirancang agar seluruh dana terserap dalam satu tahun anggaran.
“Setiap rupiah dalam APBD sudah direncanakan dengan jelas penggunaannya. Jadi tidak mungkin dibiarkan menganggur,” tutupnya.
